Kamis, November 10, 2016

Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat



Foto: daengraja

Beberapa hari ini, saya berada di ibu kota, menyampaikan aspirasi yang disuarakan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Gorontalo ke Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan ke Komisi IX DPR RI. Pada Senin, 24 Oktober 2016, Para dokter di seluruh Indonesia, di bawah payung IDI, turun ke jalan, mengenakan pakaian putih kebesaran, menyampaikan sorotan tajam terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran. 
Dalam tuntutannya, sesuai dengan Siaran Pers yang diterbitkan oleh Ikatan Dokter Indonesia Pusat, pemerintah diminta segera mengubah Undang-Undang Pendidikan Kedokteran karena dianggap merugikan para dokter. Siaran Pers yang ditandatangani langsung oleh Ketua Umum IDI Prof. Dr. I. Oetama Marsis, Sp., Og menegaskan pernyataan sebagai berikut:

Pertama, Mengusulkan Perubahan atas Undang-Undang No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran agar dimasukkan dalam Prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2016 dan segera dibahas.
Kedua, Pengurus Ikadatan Dokter Indonesia (PB IDI) menyerahkan draft RUU perubahan atas UU. No. 20 Tahun 2013 disertai naskah akademik.
Ketiga, meminta pemerintah menghentikan: (1) Pembahasan substansi DLP dalam penyusunan RPP sebagai turunan dari UU. Pendidikan Kedokteran, (2) Kegiatan sosialisasi terkait dengan sosialisasi Program Studi Dokter Layanan Primer (DLP), (3) Rekrutmen dan persiapan program Studi DLP, (4) Pembukaan Program Studi DLP.
Siaran pers tersebut turut dituangkan dalam pernyataan sikap IDI Wilayah Gorontalo disertai dengan tuntutan lain berupa percepatan Pendirian Fakultas Kedokteran di Wilayah Gorontalo dan desakan untuk menurunkan pajak obat-obatan dan alat kesehatan karena dinilai memberatkan masyarakat miskin.
***
Pemerintah sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 36 tentang Kesehatan telah mengalokasikan anggaran 5% dari APBN pada tahun 2015 lalu. Angka ini relatif meningkat secara signifikan pada tahun ini dan diharapkan bisa terus bertambah di tahun-tahun mendatang. Namun demikian, peningkatan ini belum berarti banyak sebab di tengah-tengah kita masih terus terjadi ragam polemik seputar kesehatan. Selain belum maksimalnya pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, persoalan yang tak kalah riuhnya adalah yang berkaitan Dokter Layanan Primer yang mesti dilaksanakan sebab telah menjadi amanat undang-undang. Hanya saja DLP terkesan bertepuk sebelah tangan, sebab para dokter yang tergabung dalam IDI menganggap bahwa DLP adalah jurang baru yang sengaja diciptakan pemerintah untuk mengekang para dokter untuk tidak sesegera melayani masyarakat. DLP tak ubahnya benteng pemisah yang dibangun dan memaksa para dokter untuk bersabar lebih lama dalam mengaplikasikan ilmunya, meniti jalan kepahwalanan dalam bidang kesehatan.
Hanya saja, jika ditelisik, gaung DLP yang dikoarkan pemerintah dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2013, yang secara spesifik termaktub dalam Pasal 8 Ayat 2, adalah upaya sungguh-sungguh pemerintah dalam menjawab perubahan zaman yang semakin kompleks. Bahwa Dokter Layanan Primer dipandang perlu untuk berdiri sebagai gelar profesi mengingat persaingan terbuka tak bisa lagi dihindari. Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) telah dimulai, dan perlu regulasi yang dapat digunakan sebagai alat pemaksa agar para dokter, khususnya mereka yang berstatus sebagai Dokter Umum terpanggil untuk mengupgrade kemampuannya dalam rangka meningkatkan skill dan profesionalisme dalam bidang pelayanan kesehatan. Hal ini diaminkan oleh Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Prof. Dr. Budi Sampurna. Prof Budi menyebut aturan yang mengulik tentang DLP sesungguhnya upaya untuk melindungi masyarakat dengan pelayanan dokter yang berkualitas. Pernyataan tersebut diungkap pada Uji Materi Undang-Undang Pendidikan Kedokteran di Mahkamah Konstitusi pada Februari lalu (hukumonline.com)
Saat melakukan konsultasi di Kementerian Kesehatan RI, Dr. Ahmad Subagio yang turut menerima menyampaikan bahwa tidak ada kewajiban bagi para dokter untuk mengambil Profesi DLP nantinya. Sebab dalam klausul pasal yang ada dalam UU. No. 20 Tahun 2013. DLP hadir sebagai tawaran, para dokter bisa memilih , apakah ingin meningkatkan kualitas dan kompetensinya dengan ikut DLP atau merasa cukup dengan pendidikan dokter yang telah diterimanya selama ini, tertuang dalam Pasal 7 Ayat 5. Misi suci dari DLP ini juga adalah semangat pemerataan kualitas para dokter hingga ke seluruh pelosok negeri.
Jika merujuk pada kronologisnya, mengapa DLP ini akhirnya muncul, jawabannya bahwa Organisasi Kesehatan Dunia, WHO turut mendorong negara-negara berkembang untuk memperbaiki kualitas layanan kesehatan. DLP hadir untuk mengedukasi masyarakat agar sadar akan pentingnya hidup sehat. Dengan terpenuhinya kebutuhan primer kesehatan, maka diharapkan dengan sendirinya kualitas hidup masyarakat kita akan semakin meningkat!
***
Saat ini kita dihadapkan pada persoalan pemerataan tenaga dokter. Setiap tahun jumlah lulusan sarjana kedokteran di Indonesia mencapai angka 9000 orang. Ini diungkap oleh Dr. Ahmad Subagio di Gedung Amal Sekretariat Balitbang Kemenkes RI. Jumlah ini, sebenarnya sudah cukup memadai untuk memenuhi kekurangan tenaga dokter di seluruh pelosok negeri. Persoalannya adalah para lulusan dokter tak setangguh bidan atau perawat yang rela ditempatkan di tapal batas terluar negeri untuk mengabdi. Para dokter bertumpuk di kota-kota besar menyebabkan pelosok kekurangan pasokan para dokter. Kemenkes RI mengusulkan Program Kerja Sarjana serupa dulu, untuk merekrut para dokter muda agar mau berkontribusi dalam pembangunan kesehatan di daerah tertinggal dan terluar. Hanya, program ini lagi-lagi terbentur persoalan anggaran.
Yang lain turut menyulitkan adalah, saat ini Pemerintah Pusat telah kehilangan otoritas untuk melakukan intervensi, utamanya dalam pemerataan, sebab kendali sesungguhnya ada di Provinsi dan Kab/Kota. Otonomi Daerah telah menanggalkan otoritas pemerintah pusat untuk bisa mengatur para dokter, sebab dokter-dokter saat ini kebanyakan direkrut oleh daerah, dan ditempatkan sesuai intruksi daerah masing-masing. Muncul usulan, sebagaimana yang saat ini berlaku bagi para guru dengan adanya penyerahan personil, prasarana, pembiayaan dan dokumentasi (P3D) oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.  Nampaknya Kemenkes RI dapat menempuh langkah yang sama dalam rangka mengakselerasi pembangunan Sumber Daya Manusia khususnya dalam bidang kesehatan. Langkah solutif yang baik untuk diterapkan adalah dengan menyekolahkan putra daerah dengan perjanjian kontrak, bahwa setelah jadi dokter harus kembali ke daerah untuk mengabdi. Ini sudah diterapkan di Gorontalo, walau dalam jumlah yang terbatas karena minimnya anggaran.
Akhirnya, kita berharap bahwa sebagaiaman pendidikan, pembangunan kesehatan telah ditetapkan sebagai program prioritas pembangunan nasional. Harus ada upaya memadai yang ditempuh selain jargon-jargon bombastis di media massa. (*) 
 Jakarta, 10 November 2016
Tulisan ini diikutkan pada lomba blog ini

Simak tulisan yang lain:

  1 komentar:

Popular Posts