Kamis, November 03, 2016

Dikotomi Pemanfaatan Gambut di Kalimantan Tengah


(Mana yang Harus Didahulukan: Kepentingan Lingkungan atau Ekonomi) 
Artikel favorit lomba penulisan Mongabay
 Perdebatan pemanfaatan lahan gambut telah terjadi sejak lama. Aktivis lingkungan bertahan dengan beragam argumen, lahan gambut dengan ragam ekosistemnya harus dijaga dari segala bentuk “kerusakan”. Itu berarti bahwa, lahan gambut harus dilindungi dari alih fungsi, baik untuk pertanian, perkebunan, atau aktivitas lain. Sebab, alih fungsi sudah dihukumi sebagai bentuk pembiaran terhadap kerusakan lingkungan. Bagi mereka yang peduli, hal itu jelas harus ditolak!

Melestarikan lingkungan memang harus dipandang serius. Hal ini berkenaan dengan masa depan bumi dan generasi. Bahwa laju kerusakan lingkungan saat ini sudah krusial. Sehingga ketidakpedulian, semisal menyimpan bom waktu, hanya menghitung masa akan meledak lalu setelahnya hancur tidak bersisa.
Argumen aktivis lingkungan mencoba dibantah. Bahwa potensi lahan gambut di Indonesia saat ini sangat besar. Maka perlu cara untuk memanfaatkannya dengan baik. Jika dibiarkan justru berpotensi menimbulkan kerusakan yang lebih parah. Efek pemanasan global yang terjadi akhir-akhir ini, dengan kondisi lahan gambut sebagai penyuplai karbon yang besar ke atmosfer akan memperparah situasi. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh, Dr Muhrizal Syarwan tiga tahun lalu, dari Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian Kementerian Pertaniani pada Konferensi Internasional Himpunan Ahli Ilmu Tanah Asia Timur dan Tenggara (ESAFS) di IPB (www.nasional.republika.co.id).
Lebih lanjut, bahwa lahan gambut, yang selama ini justru tidak pernah dilirik karena dianggap kurang potensial, bisa digunakan untuk pembukaan lahan baru pertanian atau perkebunan. Ada sekira 14,9 juta hektar lahan gambut di Indonesia. Kalimantan Tengah memiliki 2,5 juta hektare (52% dari total gambut yang dimiliki Kalimantan, 8% dari total gambut dunia)
Disimak Juga: 
 
Hutan Rawa Gambut di Kalimantan Tengah memiliki ekosistem yang unik. Atas dasar inilah, seruan pelestasrian disuarakan. Semangat pembukaan lahan baru untuk pertanian dan perkebunan semakin mengancam stok gambut kita. Ini berpolemik sebab, laju pertumbuhan penduduk kita yang relatif tinggi, memaksa pemenuhan sandang, papan, dan pangan dalam jumlah yang besar. Namun demikian, catatan pentingnya adalah pemenuhan kebutuhan hidup harus didasari dengan semangat pelestarian: ambil secukupnya dari alam.
Jika pendekatan yang digunakan adalah kearifan (lokal dan budaya) maka hutan, termasuk rawa gambut di dalamnya tentu akan tetap terjaga. Hanya saja, dimaklumi bahwa dengan dalih peningkatan debit ekonomi, hal-hal yang disebut pelanggaran menjadi boleh. Misalnya dengan pembukaan lahan dengan cara membakar. Selain itu ancaman illegal logging, perburuan liar, juga masih menjadi tren yang senantiasa terjadi terhadap hutan dan ekosistemnya.
Beberapa masa terakhir ini, kebakaran hutan menjadi momok yang menakutkan. Kenyataan yang membuat kita semakin miris karena ternyata titik api yang menyuplai kebakaran berasal dari sumber api yang disengaja. Hanya sekejap, Indonesia dikepung asap, yang justru pula mengusik para negara tentangga yang terganggu. Tudingan miring berseliweran. Kita secara kolektif terancam penyakit gangguan pernapasan.
Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pada Pasal 64 menyebut bahwa pemerintah dan masyarakat memiliki kewajiban melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan hutan yang berdampak nasional dan internasional. Artinya, semangat kolaborasi dalam rangka pemanfaatan hutan harus dilakukan dalam rangka menjamin hutan tetap lestari untuk decade yang lebih lama. Selain itu, pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan bahwa perhatian terhadap lingkungan hidup harus menjadi pertimbangan utama dalam upaya penataan ruang (Pasal 6). Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup juga secara gamblang tertuang dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2009 merekomendasikan untuk melakukan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh stakeholder. Mengingat kualitas lingkungan hidup saat ini semakin menurun dan jelas mengancam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
Maka telah benderang, pelestarian lingkungan adalah tanggung jawab semua pihak. Memanfaatkan lingkungan, mengalih fungsi hutan (termasuk gambut) ke lahan pertanian, perkebunan, atau tambang hendaknya lahir dari analisis yang matang. Tak melulu hanya menjadikan kajian ekonomi sebagai sandaran, melupakan kajian ekologi. Semangat pemanfaatan lahan gambut harus berdasar kepedulian, terutama kepedulian terhadap makhluk hidup lainnya sebagai pemilik sah hutan dan lahan-lahan gambut.
Lalu bagaimana dengan lahan yang terlanjur rusak?  Ada tawaran dari Guru Besar Ilmu Tanah IPB, Profesor Supiandi Sabiham. Sang Profesor menilai cara yang paling mungkin dilakukan untuk lahan gambut yang rusak saat ini adalah dengan rehabilitasi lahan. Rehabilitasi yang dimaksud adalah dengan mengonversinya menjadi lahan perkebunan produktif, mengingat fungsi hutan masih akan terjaga sebagai labotorium CO2 dengan tanaman perkebunan. Hanya, jika  perkebunan produktif diarahkan untuk ditanami sawit dalam skala masif, penulis kurang sependapat. Karena yang kita tahu, sawit telah menyuplai emisi yang berkembang dari 300 MtCO pada 2005 menjadi 430 MtC pada 2015 di Kalimantan Tengah (data dari http://theforestsdialogue.org). Pemanfaatan gambut yang logis dan cocok bisa dengan menanaminya dengan akasia (Acacia cracicarpha). Selain ramah lingkungan, akasia juga mampu memproduksi urea dan sumber mineral penting yang dibutuhkan tanah dalam rangka.
Mari peduli, mari melestarikan lingkungan!(*)
Baca Pula: 


0 komentar:

Posting Komentar

Popular Posts