Menjaga Hutan, Memelihara Kelangsungan Hidup Satwa Endemik

(Catatan Kerusakan Hutan Mangrove Gorontalo dan Kawasan Ekosistem Leuser Aceh)
Oleh: Sultan Sulaeman
Foto dari Tim Pansus DPRD Provinsi Gorontalo
Pekerjaan mappangempang: menambak (bugis) memiliki stereotype kuat di kepala orang-orang Bugis-Makassar sebagai jalan cepat meraih pundi rupiah melimpah. Tak heran, jika ekspansi ke wilayah pesisir telah marak dilakukan sejak dulu. Di Gorontalo, orang-orang Bugis-Makassar menjadi penambak, disebut penjarah sebab telah merusak hutan bakau yang dilindungi. 

Perhatian terhadap Bugis-Makassar mencuat, headline di koran lokal beberapa pekan lalu berusaha membenarkan sesuatu. Dalang kerusakan hutan bakau di sepanjang pesisir pantai di Bumi Panua Kab. Pohuwato Provinsi Gorontalo adalah para perantau Bugis-Makassar. 
Kedatangan para Bugis-Makassar membuka tambak di Gorontalo juga berkaitan dengan upaya (membantu) ekonomi masyarakat. Pemerintah jelas turut andil terhadap kerusakan ekosistem bakau. Soal tambak ini, Bugis-Makassar menjadi ahli sejak dulu, karena laut telah menjadi nadi bahkan jantung. Mereka para cucu dari nenek moyang pelaut yang memiliki falsafah: sekali layar terkembang pantang surut biduk ke pantai. Merantau merupakan tradisi panjang: lebih baik mati kelaparan di kampung orang daripada berdiam di kampung berselimut malu (siri). 
Di Pohuwato luas Hutan Mangrove mengalami penyusutan besar-besaran, dari angka 45.575 hektare yang ditetapka nmelalui SK Menteri Kehutanan No. 471/Kpts-II/1992, kini hanya bersisa 36.575  hektare dan terus berkurang akibat ekspansi masif dalam bentuk alih fungsi lahan menjadi tambak, lahan pertanian, dan pertambangan. 
Telur Maleo. Foto Christopel Paino
Hal ini semakin mencemaskan setelah ditetapkannya Perda No. 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Gorontalo. Sebelumnya telah terbit pula SK Menteri Kehutanan No. 325/Menhut-II/2010 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Gorontalo yang mengebiri Kawasan Mangrove dan memproyeksikannya untuk pertambangan, perkebunan, tata hutan kota, dan tambak. Alasannya kala itu, bahwa wilayah yang sudah terlanjur dirambah mustahil dihutankan kembali. Sehingga perlu untuk sekadar menetapkan luasan lahan yang masih lestari. Namun penetapan itu ternyata tak berarti banyak sebab praktik jual beli lahan terus terjadi sampai hari ini.
Aparat gabungan yang terdiri dari pihak kepolisian, pemerintah, dan DPRD Kab.Pohuwato telah melakukan sidak ke titik perambahan hutan bakau. Menggelar aksi dramatis dengan melepaskan peliharaan warga dengan membuka pintu air tambak mereka. Dengan meraung, seorang ibu pemilik tambak bermohon agar diberi dispensasi, minimal setelah peliharaan mereka sudah cukup umur: setelah panen tiba. Bersama linangan air mata sang ibu yang menanggung kerugian, aparat gabungan merasa perlu member pelajaran, agar mereka yang dituduh “perusak” segera hengkang dari kawasan hutan yang dijarah.
Persoalan semacam ini, telah terlanjur menjadi simalakama. Suatu (katanya) penegakan hukum hanya berani menikam rakyat kecil yang terlanjur nelangsa. Padahal jika ditelusuri, soal praktik jual beli lahan ini dilatari oknum yang memiliki kuasa dan dekat dengan lingkaran kekuasaan. Benar bahwa ada oknum kepolisian yang benderang menjual lahan bakau seluas 5 hektare dengan harga seratus juta. Harga yang tentu segera diaminkan bagi warga Bugis-Makassar perantauan yang sudah terbiasa dengan kali, bagi, jumlah, dan memang berprofesi sebagai penambak. Harga segitu jelas sangat murah.
Telur Maleo yang akan ditangkarkan. Ditemukan ratusan jumlahnya di Cagar Alam Panua.
Bukan hanya itu, informasi yang penulis dapatkan dari salah satu orang penting yang sudah lama mengikuti persoalan tersebut bahwa para pendatang tak bisa disalahkan, apalagi diperlakukan seenaknya sebab, selain aparat kepolisian, oknum pemerintah, bahkan warga yang datang menawarkan lahan dengan harga miring, hanya sekira dua juta rupiah untuk satu hektarnya.
Saya, tidak hendak berdiri pada salah satu pihak. Hanya saja, para pendatang ini sudah mengakui bahwa mereka tak paham soal Kawasan Hutan Mangrove: entah Tanjung Panjang atau Cagar Alam Panua. Yang mereka tahu bahwa pribumi, oknum aparat, dan (oknum) pemerintah telah menawarkan lahan dengan harga murah, mereka (pendatang) hanya menyambut dan membelinya penuh suka cita.
Benar bahwa Pemerintah bersama DPRD Provinsi Gorontalo baru-baru ini telah menetapkan Peraturan Daerah No. 07 Tahun 2016 tentang Kawasan Ekosistem Mangrove yang dimaksudkan sebagai langkah proteksi menghalau laju kerusakan Hutan Bakau. Hanya saja perda tersebut terkesan setengah hati karena pada kenyataannya sulit diimplementasikan. Betapa banyak hal-hal urgen dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita akhirnya mental pada aturan yang tidak pernah ditegakkan.
Salah seorang anggota panitia khusus malah membeberkan, perda tersebut sebatas perda-perdaan yang disusun alakadarnya. Saat melakukan peninjauan ke Kawasan Hutan Mangrove yang dirambah, para anggota panitia khusus enggan berjalan lebih jauh ke pedalaman hutan dan mengulik lebih dalam, mengungkap dalang perusak sesungguhnya.
Ke depan, konflik antar etnis menjadi isu yang santer terdengar. Seluruh pihak, pemerintah dan aparat pengamanan diminta melakukan antisipasi. Mengingat persoalan ini menjadi makin krusial. Christian Purba Direktur Forest Watch Indonesia (FWI) mengungkit bahwa persoalan semacam ini terjadi karena lingkaran korupsi lingkungan kian meraja. Laju kebutuhan manusia akan sandang, pangan, dan papan yang meroket yang mendorong perluasan lahan. Hutan menjadi sasaran!
Kawasan Ekosistem Mangrove di Kab. Pohuwato rumah bagi Panua. Panua adalah bahasa Gorontalo dari burung Maleo (macrocephalon maleo). Kawasan ini dulunya rumah yang ramah bagi Maleo, namun sekarang tidak. Data terakhir yang dihimpun mengungkap bahwa Kawasan Ekosistem Mangrove di Kab. Pohuwatu khususnya Tanjung Panjang, 82% sudah dialihfngsikan untuk pertambangan, perkebunan, dan tambak. Bisa dikatakan, hanya dalam waktu tak terlalu lama, Hutan Mangrove di Gorontalo akan hilang. Maleo sebagai satwa endemik langka di Bumi Panua bakal menjadi sejarah: sekadar lambang daerah belaka.
***
DiCaprio dan Pesan Menyelamatkan KEL. www.mongabai.co.id
Jika di Bumi Panua Gorontalo perambahan Kawasan Mangrove akan memicu terjadinya konflik antar etnis, cerita berbeda datang dari tanah Cut Nyak Dien. Gajah dan Manusia di Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) kerap berhadap-hadapan dan unjuk kekuatan. Pasalnya, jalur perlintasan gajah selama ini di KEL telah berubah menjadi perkebunan milik warga. Gajah kerap memakan tanaman warga, karena sawit dan tanaman perkebunan lain memang makanan favorit satwa endemik yang telah bermukim ratusan tahun di Leuser.
Salah siapa ini dosa siapa? Begitu potongan lagu Tommy J. Pisa
Konflik manusia dengan satwa liar di KEL mendorong Gubernur Aceh menerbitkan Keputusan Gubernur Nomor: 522.51/1097/2015 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanggulangan Konflik Antara Manusia dan Satwa Liar. Selain itu, dikeluarkan pula Keputusan Gubernur Nomor: 522.51/1098/2015 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Konflik antara Manusia dan Satwa Liar. Sebegitu parahkah konflik ini? Potret ini menunjukkan bahwa betapa manusia memang nyaris berlaku binatang karena telah berhadap-hadapan berkelahi dengan binatang.

Kita bisa menarik sebuah permisalan sederhana. Anda memiliki rumah, telah tinggal lama, lalu datang mereka yang mengaku tamu, mengambil alih, mengusir Anda sang tuan rumah. Tentu, dengan perlakuan semacam itu, kita pantas marah bukan? Gajah dan ragam satwa liar endemik lainnya adalah tuan rumah sejak lama di Kawasan Ekosistem Leuser. Manusia datang mencaplok lahan, merusak hutan, membuka pertambangan, memaksa para tuan rumah untuk meninggalkan tanah-tanah tempatnya menggantungkan hidup sejak lama.
Jelas perlu edukasi intensif, untuk mengurangi ketegangan serupa itu. Lembaga Swadaya Masyarakat bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dibantu Pemerintah Daerah setempat telah mendirikan Conservation Response Unit (CRU) yang berkonsentrasi untuk mengurangi ketegangan antara satwa liar dengan warga. Disebutkan, agar warga mengganti tanaman perkebunan mereka, tidak lagi menanam sawit, pinang, pisang, dan tanaman lain yang menjadi kegemaran gajah, tapi beralih membudidayakan lemon atau kopi: selain tidak disukai gajah, kedua jenis tanaman ini juga memiliki nilai ekonomi tinggi.
Forum Konservasi Leuser (FKL) telah merekomendasikan hal yang sama dan meminta dukungan dari segenap pihak, utamanya pemerintah. Bahwa program edukasi terhadap pentingnya mendamaikan antara warga dan gajad di KEL harus mendapat dukungan dari pemeintah. Bentuk dukungan tersebut dengan mengganti jenis tanaman bantuan, bukan lagi sawit tetapi lemon atau kopi.
Pada titik ini, telah ada upaya untuk mengawinkan kepentingan ekonomi dengan lingkungan. Bahwa sebenarnya, dua hal ini bisa sejalan, tak melulu harus dibenturkan dan saling menggerus. Untuk menunjang aspek kepentingan ekonomi, hutan tak mesti dibiarkan dijarah sebebasnya. Prinsipnya ambil secukupnya dan jangan merusak. Saya masih terus meyakini bahwa, manusia dan alam bisa menjalin hubungan yang harmonis, jika itu terjadi maka alam akan senantiasa memberikan segala yang dikandungnya dengan ramah. Jika memaksa, maka hal itu disebut menjarah, sesuatu yang diambil secara paksa kelak akan menumpahkan amarah dalam bentuk bencana. Begitulah cara alam bekerja.
KEL memiliki fungsi ekologis sebagai pemasok air dan iklim. Selain itu, jelas bahwa KEL adalah benteng pertahan terhadap bencana: erosi, banjir, dan longsor. Ada fungsi lain yang berkaitan dengan pariwisata, energi, bahkan yang tak kalah pentingnya adalah bahwa KEL adalah pemasok oksigen yang melimpah.
Mengingat pentingnya keberadaan ekosistem dan keanekaragaman hayati, maka sudah seharusnya pemerintah memberikan perlindungan serta payung hukum yang bisa menjamin keberlangsungannya di masa depan. Di Aceh, Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) adalah mata rantai utama bagi lingkungan sekitarnya. Upaya untuk melindunginya harus ditempuh dengan tetap memasukkannya dalam perencanaan ruang, serta tidak menurunkan statusnya karena pertimbangan pragmatis.
Sekadar mengedukasi warga atau masyarakat akan pentingnya KEL itu mudah. Tentu pula mereka lebih mudah diarahkan dan diajak berkerjasama dalam menjaga Kawasan Ekosistem Leuser. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan wewenang yang cukup besar kepada daerah untuk mengelola segala hal yang berkenaan dengan daerahnya secara otonom. KEL tak lagi masuk dalam Kawasan Strategis Nasional, yang berarti daerah dengan segala kepentingannya, termasuk dengan berbagai kepentingan pragmatisnya akan secara leluasa mengelola KEL dengan segala ragam dan bentuk pendekatan. Kita berharap, pengambil kebijakan memahami sebagaimana aktivis lingkungan, dan mereka yang peduli terhadap KEL memahaminya. Bahwa KEL harus tetap dijaga, agar lestari untuk masa datang!
***
Tampaknya, baik Aceh maupun Gorontalo memiliki garis lurus tentang “sumber” kerusakan Kawasan Hutannya. Dari berbagai kajian, telah ditemukan bahwa Peraturan Daerah yang berjudul Tata Ruang menjadi sarana paling empuk untuk mencaplok Kawasan Hutan yang semestinya dilindungi. Jelas, siapa yang predator sesungguhnya, dan kekuatan apa yang sedang dihadapi. Pada titik ini, tak salah meminjam seruan Wiji Tukul dalam potongan puisi yang sering digelorakan kawan-kawan mahasiswa. Hanya ada satu kata: Lawan! (*)

Simak Tulisan KEL lainnya: Pesan Duka Dua Negeri Serambi

Share:

0 komentar